Bab
I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kebijakan fiskal berpengaruh
dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut,
kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan
pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam
kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang
kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor,
dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor
perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri.
Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam
menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Krisis global saat ini jauh lebih parah
dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan
masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran
ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank
sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga
yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan
kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada
kebijakan fiscal. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai
stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan.
Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang
bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan
jumlah uang yang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
- Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola persebaran sumber daya
- Distribusi pendapatan
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa
rumusan masalah yaitu antar lain:
- Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
- Tujuan kebijakan fiskal
- Instrumen yang dipakai oleh pemerintah
- Macam-macam kebijakan fiskal
- Permasalahan yang sering muncul dalam kebijakan fiskal
- Masalah pokok eknomi mikro
- Biaya defisit dan manfaat surplus
1.3 Tujuan Pembahasan
- Agar lebih memahami definisi, tujuan serta instrumen yang dipakai oleh pemerintah tentang kebijakan fiskal
- Agar lebih mengetahui instrumen yang dipakai oleh pemerintah
- Agar lebih mengetahui macam-macam kebijakan fiskal
- Agar mengetahui permasalahan yang sering muncul dan masalah pokok ekonomi makro didalam kebijakan fiskal
- Agar lebih mengetahui biaya defisit dan manfaat surplus
Bab II
TEORI
Dalam pembahasan kali ini, kita
akan membahas Kebijakan Fiskal. Didalam pembahasan kali ini terdapat :
- Definisi kebijakan fiskal
- Tujuan kebijakan fiskal
- Instrumen yang dipakai oleh pemerintah
a.
Kebijakan Fiskal Ekspansioner
b.
Kebijakan Fiskal Kontraksioner
c.
Efek Pengganda
d.
Kebijakn Fiskal Sisi Penawaran
- Macam – macam kebijakan fiskal
a. Functional Finance
b. The Managed Budget Approach
c. The stabilizing Budget
d.
Balance
Budget approach
- Permasalahan yang sering muncul dalam kebijakan fiskal
- Masalah pokok ekonomi makro
- Biaya defisit dan manfaat surplus
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Definisi Kebijakan fiskal
Kebijakan Fiskal adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Pada sektor rumah tangga(RTK),
dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa,
dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah
rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan
berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia
Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sektor perusahaan, kegiatan
ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan
produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan
memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden,
sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan
membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.
Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas
produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan
ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran
pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan
dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan Pemerintah
membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada
sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga
adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah
tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor
produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Negara Indonesia yang sedang dilanda
krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana
Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju
inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa
dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu
kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target
inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar.
Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah
makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia
pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa.
Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos
yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini
berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini
diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar
keuangan internasional. Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana
Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan
oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah
terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk
subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan
penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih
rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding
kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan
makro ekonomi yang tidak seimbang. Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan
Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah
dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian
nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan
masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar
tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
3.2 Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan
memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Tujuan
utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga.
Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleksnya
struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara
penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti
kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga. Dalam
kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran, sedangkan dalam
kerangka kebijakan moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan
cadangan wajib. Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan
3.3 Instrumen yang dipakai oleh
pemerintah
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
a. Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada belanja atau
penerimaan pajak pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga
kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
b. Kebijakan Fiskal
Ekspansioner: peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan
pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk
domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk
domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
c. Kebijakan Fiskal
Kontraksioner:
pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk
menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk mengontrol inflasi.
d. Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan
belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi
pihak-pihak lain.
Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi
pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya
peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga
berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.
Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi
pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya
peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga
berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.
e. Kebijakan Fiskal
Sisi-Penawaran: kebijakan
fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun
juga penawaran agregat.
Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi
perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena
mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian
dapat dibelanjakan.
Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi
perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena
mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian
dapat dibelanjakan.
3.4 Macam-macam Kebijakan
Fiskal
- Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
- The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
- The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
- Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.
3.5
Permasalahan yang sering muncul dalam kebijakan fiskal
1.
Bagaimana
meningkatkan kemampuan perpajakan (Taxable Capacity)
2.
Bagaimana
membuat seimbang komposisi pajak
3.
Bagaimana
merancang pajak-pajak khusus
3.6 Masalah
pokok ekonomi mikro
Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu
tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), menghadapi masalah pengangguran
dan menghadapi masalah inflasi. (Sadono Sukirno, 2000)
- Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment)
Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal untuk setiap
perekonomian.Dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja
penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah sama dengan pengeluaran
agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.
Kondisi tenaga kerja penuh tercapai ketika pendapat nasional sama dengan
pendapat nasional potensial.
- Masalah Pengangguran
Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat yang
diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang
deflasi, yaitu jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk
mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi deflasi terjadi sat pendapatan
nasional lebih kecil dari pada pendapatan national potensial. Akibatnya,
penawaran barang dan jasa jauh melebihi permintaan.
- Masalah Inflasi
Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian
untuk memproduksi barang dan jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan
menimbulkan kenaikan harga-harga inflasi.
3.8 Biaya defisit dan manfaat surplus
•Membiayai
defisit
–Meminjam dari publik atau luar
negeri (crowding out )
–Mencetak uang.
•Memanfaatkan surplus
–Mengurangi hutang
–Disimpan
Sumber :
web.kppn-tanjungredeb.net/.../404-tiga-arah-kebijakan-fiskal-2011
www.jevuska.com
› Arsip
wikipedia
indonesia
web.kppn-tanjungredeb.net/.../404-tiga-arah-kebijakan-fiskal-2011
www.jevuska.com
› Arsip
wikipedia
indonesia
Nama : Lusi
Sulistyarini
Kelas : 2
KA 31
NPM :
1410096